MENUJU UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK) UNTUK MENGURANGI KEBOCORAN SOAL

Jakarta, PSMK-- SELAIN mereformasi UN, terobosan penting Kemendikbud pada periode 2014-2019 lainnya adalah mengubah sistem penilaian nasional dari ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNBKP) menuju ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Perubahan UN dari UNBKP menjadi UNBK dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi ujian nasional, serta penilaian pendidikan lainnya.

Dengan jumlah peserta lebih dari 7 juta siswa dan diselenggarakan di lebih dari 80.000 satuan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA, SMK, serta Kelompok Belajar Paket B dan C), UN merupakan pekerjaan besar dan masif. Logistik yang dikelola sangat besar, 35 juta eksemplar naskah ujian yang merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia (setara dengan lebih dari 400 kontainer paket soal) harus dikirimkan ke seluruh satuan pendidikan dengan berbagai moda transportasi, pesawat udara, kapal, truk, hingga harus naik kuda dan perahu untuk mencapai sekolah-sekolah di daerah pedalaman secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Pencetakan bahan UN juga merupakan pekerjaan besar yang pengadaannya dilakukan melalui proses pelelangan umum sesuai Perpres 70 Tahun 2012 dengan pengawasan selama pencetakan yang harus dilakukan 24 jam sehari selama sebulan penuh. Mobilisasi SDM luar biasa besar karena melibatkan lebih dari 700.000 panitia dan pengawas dari berbagai kalangan, pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan kepolisian. Dari segi substansi, penyelenggaraan ujian berbasis kertas dengan skala besar tidak memungkinkan bentuk soal selain pilihan ganda (multiple choices). Sementara, kebutuhan penilaian pendidikan mengharuskan pengukuran daya kritis dan kreatif siswa. Pengukuran kompetensi kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi sulit dilakukan dengan bentuk soal pilihan ganda.

Perubahan dari UNBKP menuju UNBK akan memberi banyak per- ubahan penting untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas penilaian pendidikan secara nasional. Manfaat reformasi ini dirasakan oleh siswa, orang tua, guru, sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dan pemerintah pusat. Reformasi ini berdampak jangka panjang karena menyentuh aspek mendasar pengembangan kompetensi lulusan. Literasi lulusan akan teknologi informasi merupakan kebutuhan kompetensi dasar pada abad ke-21. Pelaksanaan perintisan UNBK pada 2015 berjalan sangat baik.

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan UNBK diapresiasi tidak saja di dalam negeri, tapi juga oleh negara-negara lain dan lembaga- lembaga dunia (ACER, Australian Center for Education Research, Pearson, Google, dan sebagainya). Selain Indonesia, belum satu pun negara ASEAN yang menerapkan UNBK dalam ujian nasionalnya. Dari hasil angket siswa, 99% siswa setuju dan merekomendasikan UNBK digunakan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan temuan ini, pemerintah merencanakan perluasan layanan UNBK pada tahun-tahun mendatang. (lihat gambar Peta Jalan Perkembangan UNBK Ke depan ). Selain itu, UNBK ini mengurangi kebocoran soal UN.

Meski diawasi secara ketat, UNBKP tahun ini masih saja bocor. Pada 13 April 2015 tersebar tautan menuju Google Drive yang berisi soal-soal UNBKP. Begitu mengetahui hal ini, Kemendikbud segera mengirim surat kepada kantor pusat Google di California, Amerika Serikat, untuk menutup akses. Dua jam kemudian tautan tersebut sudah ditutup tak bisa diakses siapa pun. Hari itu juga tim Kemendikbu melakukan penye- lidikan dan melaporakan tindakan pengunggahan dokumen rahasia negara tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Setiap tahun, kebocoran soal UN se- lalu menjadi masalah. Namun, menurut catatan Kemendikbud, dari total 11.730 paket soal, yang bocor hanya 30 paket. Dalam soal ini Kemendik- bud takkan tinggal diam. “Gangguan terhadap UN mencederai jutaan anak Indonesia yang belajar dengan keras, serta guru yang bekerja dengan keras, yang ingin jalankan UN dengan jujur. Kami tidak tinggal diam, meski skalanya kecil,” kata Mendikbud. Hingga laporan ini ditulis, kasus ini masih ditangani Bareskrim RI. Untuk mengurangi kebocoran UN pada tingkat sistem, Kemendikbud mendorong penggunaan UNBK secara luas.

Sumber : KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD